Yopi Sabara Hadiri Paripurna HUT ke-26 Morowali, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik

Bungku, Morowali – DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Morowali. Dalam sidang paripurna yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, forkopimda, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Yopi Sabara, Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Morowali, menegaskan pentingnya menjadikan momentum HUT sebagai pengingat untuk terus memperkuat pelayanan publik.

“Usia 26 tahun bagi Morowali bukan lagi usia mencari jati diri. Ini adalah fase untuk mengokohkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran negara sampai ke desa–desa,” ujar Yopi Sabara saat ditemui di gedung DPRD Morowali.

Dalam rapat tersebut, jajaran DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan refleksi capaian pembangunan serta tantangan yang masih dihadapi Morowali, baik di sektor pemerintahan, pendidikan, sosial maupun lingkungan. Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, Yopi menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan regulasi serta kedisiplinan birokrasi di semua level.

“Kebijakan yang baik tanpa pelaksanaan yang disiplin hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Komisi I mendorong agar setiap perangkat daerah, termasuk pemerintah kecamatan dan desa, benar-benar memegang teguh aturan yang ada demi pelayanan yang adil dan merata,” tegasnya.

Yopi juga mengapresiasi kerja sama seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut terlibat dalam membangun Morowali, khususnya di wilayah yang menjadi basis pemilihannya.

“Sebagai putra asli Morowali, saya melihat sendiri bagaimana masyarakat kita bekerja keras membangun daerah. Pemerintah dan DPRD punya kewajiban moral untuk memastikan hasil pembangunan itu kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang semakin baik,” kata Yopi.

Ia menambahkan, HUT ke-26 Morowali harus menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kritik dan masukan dari warga merupakan bagian penting dari proses perbaikan.

“Kami di DPRD, khususnya di Komisi I, sangat membuka diri terhadap aspirasi. Kritik yang membangun tidak perlu ditakuti. Justru dari situlah kita bisa melihat celah yang perlu diperbaiki. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau mendengar warganya,” ujarnya.

Di akhir rangkaian kegiatan, Yopi Sabara mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan peringatan HUT sekadar seremoni tahunan, tetapi benar-benar diikuti dengan kerja nyata.

“Setelah upacara selesai, setelah ruangan paripurna kembali sepi, di situlah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita sungguh-sungguh mengubah layanan menjadi lebih cepat, lebih tertib, dan lebih manusiawi. Itulah komitmen yang ingin kami bawa dari momentum HUT ke-26 ini,” tutup Yopi Sabara.