Gelar RDP, Komisi I DPRD Morowali Dorong Ekspansi Beasiswa Internasional dan Pastikan Gaji Guru Honorer Segera Dibayar

Komisi I DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Yopi Sabara, ini membahas dua isu krusial di bidang pendidikan: perluasan program beasiswa internasional dan penyelesaian tunggakan gaji guru honorer.

Dalam forum tersebut, Yopi Sabara menegaskan komitmen Komisi I untuk memastikan anak-anak Morowali memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan bertaraf internasional. Menurutnya, potensi sumber daya alam Morowali yang besar harus sebanding dengan kualitas sumber daya manusianya.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada tenaga dari luar. Morowali harus melahirkan generasi berpendidikan tinggi yang kelak akan memimpin daerahnya sendiri. Beasiswa internasional adalah salah satu jalan cepatnya," tegas Yopi.

Yopi mendorong Dinas Pendidikan untuk secara aktif menginformasikan program beasiswa dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional kepada siswa-siswa berprestasi di Morowali. Ia juga meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendampingan khusus agar calon penerima beasiswa dapat mempersiapkan diri dengan optimal.

Selain isu beasiswa, RDP ini juga menyoroti permasalahan yang sudah lama menjadi sorotan: keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. Yopi menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diakhiri.

"Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan di banyak sekolah kita, terutama di daerah terpencil. Mereka mengajar dengan penuh dedikasi, tapi haknya tidak dipenuhi tepat waktu. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Yopi dengan nada serius.

Komisi I mendesak Dinas Pendidikan untuk menyampaikan data lengkap guru honorer yang belum menerima haknya, berikut besaran tunggakan dan jadwal pembayarannya. Yopi meminta agar masalah ini diselesaikan dalam waktu dekat dan tidak terus berlarut-larut.

Dalam RDP tersebut, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh proses administrasi anggaran yang belum selesai. Namun, Komisi I tidak puas dengan penjelasan tersebut dan meminta komitmen tertulis serta tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaiannya.

Yopi Sabara juga menyinggung perlunya sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah agar ke depan tidak terjadi lagi kekacauan administrasi yang berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif, khususnya di sektor pendidikan. Komisi I berencana menggelar rapat lanjutan untuk memantau tindak lanjut dari hasil pertemuan ini.