Yopi Sabara Desak Pemda Audit Data BPJS dan Siapkan Master Plan Kedaruratan Bencana Industri
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Morowali, Yopi Sabara, tampil lantang menyampaikan dua tuntutan krusial dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Morowali yang digelar baru-baru ini.
Forum yang dihadiri oleh unsur BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta berbagai pemangku kepentingan daerah tersebut menjadi arena Yopi untuk menegaskan dua poin penting yang ia anggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.
Audit Investigasi Data BPJS dan Satu Data Terintegrasi
Poin pertama yang disampaikan Yopi berkaitan dengan dugaan pemborosan anggaran dalam program BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD. Ia menyoroti masih adanya iuran BPJS yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk peserta yang sudah tidak lagi berdomisili di Morowali, bahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia.
"Pemerintah segera mengaudit kepesertaan BPJS! Jangan ada pemborosan anggaran daerah untuk membayar iuran peserta yang sudah pindah domisili atau sudah meninggal. Dukcapil, Dinsos, Dinkes, dan BPJS wajib sinkronkan data!" tegas Yopi.
Yopi menilai persoalan ini terjadi akibat belum adanya sistem data terintegrasi yang menghubungkan data kependudukan, data sosial, dan data kepesertaan BPJS secara real-time. Ia mendesak seluruh instansi terkait untuk segera membangun satu platform data bersama demi menghilangkan tumpang tindih dan kebocoran anggaran.
Menurut Yopi, anggaran yang selama ini terbuang sia-sia akibat data yang tidak akurat seharusnya bisa dialihkan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Master Plan Kedaruratan Bencana Industri
Poin kedua yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan fasilitas kesehatan Morowali dalam menghadapi potensi kecelakaan atau bencana industri. Sebagai kabupaten yang menjadi tuan rumah industri nikel dan stainless steel berskala besar, Yopi menilai RSUD Morowali belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani situasi darurat massal.
"Morowali adalah pusat industri besar. RSUD Morowali wajib melakukan ekspansi kapasitas rujukan dan ruang rawat intensif khusus. Kita harus punya fasilitas siaga penuh jika terjadi kecelakaan atau bencana industri!" kata Yopi.
Ia mendorong Pemda untuk segera menyusun master plan kedaruratan industri yang mencakup penambahan kapasitas ICU, unit gawat darurat yang lebih besar, serta koordinasi yang lebih erat antara RSUD, perusahaan-perusahaan industri, dan tim tanggap darurat.
Yopi juga menekankan perlunya simulasi rutin bencana industri agar seluruh sumber daya medis dan non-medis di Morowali benar-benar siap ketika situasi darurat terjadi.
Menutup pernyataannya, Yopi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu vital tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD. "Kesehatan dan keselamatan warga di tanah Tepe Asa Moroso adalah harga mati. Kita kawal terus!" pungkasnya.
